KPP Pratama Bandung Cibeunying selenggarakan Sosialisasi Bendahara Mahir Pajak

Catatan Ekstens - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, Kamis, 9 Oktober 2014, menyelenggarakan Sosialisasi Bendahara Mahir Pajak dengan tema “Dengan memahami tata cara pemotongan dan pemungutan pajak, siap menjadi bendahara mahir pajak” untuk para Bendaharawan APBD/APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying. Acara tersebut bertempat di Aula lantai 3 KPP Pratama Bandung Cibeunying, Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.

Sosialisasi Bendahara Mahir Pajak

Kegiatan ini merupakan program Tim Penyuluhan KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk terus mensosialisasikan pentingnya pajak dan peran serta setiap unsur masyarakat dalam membiayai Negara.

Sejak pukul 07.30 WIB peserta sudah mulai hadir. Registrasi peserta dilakukan sampai dengan pukul 08.30 WIB.

Registrasi Peserta

Acara dimulai dengan sambutan Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying yang diwakili oleh Ferry Harjanudin selaku pelaksana harian (plh) Kepala Kantor, hal ini dikarenakan Kepala Kantor sedang mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di KPP Pratama Cimahi. 

Dalam sambutannya, Ferry mengungkapkan bahwa, pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah menyumbang sekitar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh penerimaan KPP Pratama Bandung Cibeunying. Sebagaimana diketahui bahwa target penerimaan pajak sebesar 1.100 Triliyun rupiah atau sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total penerimaan APBN 2014, sedangkan KPP Pratama Bandung Cibeunying sendiri mendapatkan target penerimaan pajak sekitar 1,7 triliyun rupiah.

Sambutan Plh. Kepala Kantor

Target pencapaian penerimaan pajak ini, khususnya bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying, harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat, salah satunya adalah wajib pajak bendahara. Selain karena Wajib Pajak bendahara menyumbang 30% penerimaan KPP Pratama Bandung Cibeunying, juga terkait dengan target penyerapan anggaran masing-masing instansi/satuan kerja karena penyerapan anggaran yang baik, akan berdampak dengan penerimaan pajak yang meningkat. Bagi instansi/satuan kerja, hal ini akan berdampak dengan anggaran yang akan diperoleh pada tahun berikutnya.

Bendahara juga berkewajiban menyampaikan Daftar Transaksi Harian dan Rekap Transaksi Harian (DTH dan RTH) kepada Bendahara Umum Daerah, yang kemudian disampaikan kepada KPP.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh rekanan. Salah satu persyaratannya adalah bahwa rekanan tersebut harus memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh KPP tempat Wajib Pajak (rekanan) tersebut terdaftar. “Jadi bila rekanan hendak mengikuti tender maka wajib menyertakan SKF, bila tidak ada maka tolak saja” tegasnya.

Diakhir sambutannya, Ferry mengumumkan bahwa apabila masih ada pertanyaan atau ingin penjelasan lebih detail terkait perpajakan bagi Wajib Pajak Bendahara, dapat berkonsultasi langsung kepada Account Representative (AR) atau mengikuti kelas pajak khusus bendahara yang akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis,  tanggal 15, 16, 22, 23, 29 dan 30 Oktober 2014 pukul 08.00 s.d 10.00 WIB. Kegiatan ini tidak dipungut biaya/gratis.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim penyuluh. Pada kesempatan pertama disampaikan oleh Danial Indrayana (AR Waskon IV) tentang PPh pasal 21. Materi selanjutnya adalah PPh pasal 22 dan 23 oleh Soleh Yulianto (AR Waskon II), Jasa Konstruksi oleh Lukman (AR Waskon III) dan terakhir PPN oleh Luki Suhartono (AR Waskon I).

Paparan Materi oleh tim Penyuluh

Peserta terlihat sangat serius memperhatikan paparan yang disampaikan para pemateri, utamanya bagi para bendaharawan yang masih baru menjabat. Terlihat beberapa sudah langsung membuat catatan dan daftar pertanyaan.

Sesi selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi tanya jawab. Ketika diberikan kesempatan oleh pemateri, banyak sekali peserta yang mengangkat tangannya, sehingga pemateri terlihat agak kesulitan menentukan siapa yang bertanya. Peserta semakin terlihat antusias, apalagi bagi yang bertanya diberikan doorprize makin semaraklah acara tersebut.

salah seorang peserta bertanya dalam sesi tanya jawab

Diakhir acara, diumumkan bendahara terpatuh, yaitu Bendahara Dinas Perikanan Prop. Jawa Barat, Bendahara Badan Ketahanan Pangan Daerah Prop. Jawa Barat, Bendahara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jawa Barat dan Bendahara Rumah Sakit Mata Cicendo dan kepada mereka diberikan cinderamata. Penyerahan Cinderamata diwakili oleh kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi II (M. Haris).

Bendahara terpatuh

Harapan dengan sosialisasi pajak yang telah dilakukan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih lagi tentang pajak, khususnya terkait aturan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh para bendahara sehingga label Bendahara Mahir Pajak layak disandang kepada mereka.

Note: Artikel ini dimuat di situs resmi DJP (www.pajak.go.id)

About Catatan Ekstens

Catatan Ekstens adalah blog pajak yang menjadi media kami dalam memperbarui pengetahuan perpajakan. Anggap saja setiap postingan pada blog ini sebagai catatan kami. Selengkapnya bisa cek "About" di bagian atas blog ini.