Menkeu : Kita Dapat Biayai APBN Tanpa Utang, Asal...

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat memberikan kuliah umum kepada Mahasiswa Unpad, Bandung, Selasa, 29/11/2016. 

Catatan Ekstens - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum bertajuk 'Kenali Anggaran Negeri' di Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/11/2016).


Sri Mulyani ditemani oleh sejumlah pejabat jajaran Kementerian Keuangan tiba di Graha Sanusi Hardjadinata di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) sekitar pukul 14.30 WIB setelah dikabarkan menggunakan moda transportasi kereta api dari Jakarta.

Nampak hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa, dan Rektor Unpad, Prof Tri Hanggono Achmad.

Dalam paparannya, Menkeu menekankan bahwa negara Indonesia dibangun dengan satu tujuan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tiga poin utama untuk mewujudkannya adalah bagaimana memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas & daya kompetisi perekonomian.

"Salah satu instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan itu adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, APBN sama halnya seperti belanja rumah tangga, terdiri dari  tiga bagian penting yaitu sisi penerimaan, sisi belanja, dan selisih keduanya, yaitu pembiayaan.

Dari sisi pendapatan negara, tulang punggung pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan. Kemampuan negara mengumpulkan pajak menggambarkan kemandirian dan kedaulatan negara. Selain itu, pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui Transfer ke Daerah. 

"Porsi belanja pemerintah makin lama, makin ke daerah, sebesar Rp764 T untuk daerah dari total belanja Rp2.000 T. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah daerah menggunakan anggaran menjadi penting, sehingga tidak ada lagi daerah terpencil (wilayah tertinggal), semua adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang ada adalah wilayah barat, timur, utara atau selatan. Karena sesungguhnya persoalan yang ada bukan tentang uang, tapi bagaimana mengelola uang dengan baik. Intinya kalau Anda menerima APBN untuk belanja, lakukan belanja dengan baik, jangan boros." jelas Menkeu. 

Sri Mulyani mengatakan, pajak juga merupakan sarana memobilisasi sumber daya untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional. Total pajak yang dikumpulkan dari setiap wilayah bervariasi. Total PPh dan PPN di Pulau Jawa misalnya, jumlah pajak yang dikumpulkan mencapai Rp 737 triliun. Meski penerimaan pajaknya paling tinggi diantara pulau yang lain, namun hasil pajak yang ditransfer kembali ke Pulau Jawa hanya Rp 198,3 triliun. Sedangkan di Pulau Sumatera, PPN dan PPh yang dikumpulkan mencapai Rp 25,7 triliun. Adapun hasil pajak yang ditransfer ke Pulau Sumatra mencapai Rp 270,7 triliun.

Lantas, siapa yang diharuskan membayar pajak? Seluruh rakyat Indonesia yang memiliki pendapatan di atas PTKP. 

Baca juga : Catat, Ini Besaran PTKP tahun 2016

Menkeu juga melihat potensi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya Indonesia memiliki bonus demografi, populasi muda dengan daya beli kelas menengah. juga miliki Sumber Daya Alam & demokrasi yang relatif stabil sehingga Indonesia memiliki daya tarik investasi yang luar biasa besar. 

Meski begitu, Indonesia juga memiliki tantangan untuk meningkatkan kualitas produktivitas dan menciptakan skill labour yang memadai.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyoroti pentingnya meningkatkan produktivitas dan daya saing generasi muda agar siap berkompetisi di tataran global. 

“Produktivitas dan daya saing sangat penting pada level generasi muda, karena di pundak mereka kita berharap apa yang dilakukan generasi tua dan pemerintah adalah seharusnya merupakan suatu upaya untuk menginvestasikan lebih banyak untuk generasi muda, agar mereka makin mampu punya kompetensi, pengetahuan, ilmu, keterampilan untuk menjadi manusia produktif, dan mampu berkompetisi di dunia ini,” terangnya

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, kondisi saat ini semakin banyak APBN yang sudah dikapling hampir seluruhnya, sehingga yang tertinggal sisa ruang anggaran yang terbatas. "Maka kemampuan dari kebijakan fiskal untuk melakukan manuver akan terbatas." ungkap Sri Mulyani. 

Dia mengakui masih ada gap antara pendapatan dan anggaran, mengingat pendapatan negara sebesar Rp1.786,2 triliun sedangkan belanja negara mencapai Rp2.082,9 triliun, sehingga pemerintah masih harus menggunakan utang. Indonesia memiliki defisit tidak boleh lebih dari 3% dan maksimal utang terhadap GDP adalah 60%.

"Utang memang sebaiknya tidak terlalu besar, tetapi jika digunakan untuk stimulus ekonomi saat diperlukan, itu akan berdampak positif," ujarnya.

Sri Mulyani menekankan pentingnya penerimaan pajak sebagai ‎sumber pendapatan negara yang saat ini masih mendominasi dibanding penerimaan non-pajak. Penerimaan pajak mencapai Rp1.355,2 triliun, bea dan cukai sebesar Rp184 triliun, PNBP sebesar Rp245,1 triliun.

"Kalau kita tidak ingin berutang, maka kita harus mengumpulkan pajak yang banyak. Di Indonesia, mengumpulkan pajak belum maksimal karena kepatuhan pajak masih rendah. Oleh karena itu, kita membuat Amnesti Pajak. Indonesia memiliki rasio kepatuhan pajak 62%. Bayangkan jika semua orang membayar pajak, maka kita dapat membiayai APBN tanpa utang," pungkas Sri. 

About Catatan Ekstens

Catatan Ekstens adalah blog pajak yang menjadi media kami dalam memperbarui pengetahuan perpajakan. Anggap saja setiap postingan pada blog ini sebagai catatan kami. Selengkapnya bisa cek "About" di bagian atas blog ini.