Home  ›  Catatan

Begini Cara Dapatkan Diskon Pajak atas Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan (PMK-191/PMK.010/2015) 
Catatan Ekstens - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid V yang berisi revaluasi aset untuk perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta individu, di Istana Negara, Kamis (22/10/2015).


Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangannomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Dalam PMK-191/PMK.010/2015 antara lain menjelaskan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi aset) dengan mendapatkan perlakuan khusus.

Perlakuan khusus tersebut adalah pengenaan PPh Final sebesar :
  • 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK-191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
  • 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016
  • 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Secara formal, tujuan kebijakan khusus ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena bersifat khusus, maka PMK-191/PMK.010/2015 tidak mencabut atau mengubah PMK sebelumnya (PMK - 79/PMK.03/2008), atau dengan kata lain, mulai 1 Januari 2017 maka akan kembali lagi menggunakan PMK-79/PMK.03/2008 dengan tarif 10% (sepuluh persen).

Aktiva yang dapat di-revaluasi adalah sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Objek Pajak yang dikenakan adalah atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Ahli Penilai atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, diatas nilai sisa buku fiskal semula. Selisih lebih ini diketahui setelah ada laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Ahli Penilai, harus berdasarkan Nilai Pasar atau Nilai Wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap.

Syarat Permohonan dan prosedur untuk mendapatkan diskon pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016.

a.       apabila telah direvaluasi oleh KJPP atau ahli penilai

1.       Wajib Pajak telah melakukan revaluasi aktiva tetap sebelum megajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap
2.       Melunasi pajak yang terutang atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap dengan SSP
3.       Mengajukan permohonan menggunakan formulir lampiran I Per-37/PJ/2015
4.       Melampirkan SSP Pelunasan PPh atas selisih lebih revaluasi aktiva
5.       Melampirkan Daftar Aktiva tetap hasil penilaian kembali menggunakan formulir lampiran III Per-37/PJ/2015
6.       Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut.
7.       Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai public atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah.
8.       Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian aktiva tetap

b.      apabila belum direvaluasi (menggunakan nilai perkiraan WP)

1.       Wajib Pajak telah membuat perkiraan nilai revaluasi aktiva tetap sebelum mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap.
2.       Melunasi pajak yang terutang atas selisih lebih perkiraan nilai revaluasi aktiva tetap dengan SSP
3.       Mengajukan permohonan menggunakan lampiran II Per-37/PJ/2015
4.       Melampirkan SSP Pelunasan PPh atas selisih lebih perkiraan revaluasi aktiva
5.       Melampirkan Perkiraan Nilai Daftar Aktiva tetap yang akan direvaluasi menggunakan lampiran IV Per-37/PJ/2015
6.       Wajib Pajak melakukan revaluasi aktiva tetap bersama Kantor Jasa Penilai Publik atau ahli Penilai
7.       Melunasi Pajak yang terutang atas selisih lebih revaluasi berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik terhadap perkiraan nilai revaluasi aktiva tetap yang dilakukan Wajib Pajak menggunakan SSP.
8.       Menyampaikan Surat Tambahan Dokumen Kelengkapan sebagaimana pada lampiran V Per-37/PJ/2015 ke Kantor Pelayanan Pajak
9.       Melampirkan SSP atas selisih perkiraan penilaian Wajib Pajak dengan penilaian hasil Kantor Jasa Penilai Publik
10.   Melampirkan daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali seperti pada lampiran VI Per-37/PJ/2015
11.   Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut.
12.   Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai public atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah.
13.   Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian aktiva tetap
14.   Nilai aktiva tetap hasil perkiraan oleh Wajib Pajak harus dilakukan penilaian kembali oleh KJPPP atau ahli penilai , paling lambat tanggal : 
  • 31 Desember 2016, untuk permohonan 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015 
  • 31 Juni 2017, untuk permohonan 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016 
  • 31 Desember 2017, untuk permohonan 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016
Demikian penjelasan terkait Diskon Pajak atas Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016 sesuai PMK 191/PMK.010/2015, bila ada hal-hal yang belum jelas, silakan tinggalkan komentar, telepon kring pajak 1500200 atau menghubungi KPP terdekat.

simak #Videografis: Revaluasi Aktiva Tetap dari +Direktorat Jenderal Pajak berikut ini:



Download lampiran III, IV, VI Per-37/PJ/2015 
Pembayaran PPh Final atas Revaluasi Aset menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 416

About Catatan Ekstens

Catatan Ekstens adalah blog pajak yang menjadi media kami dalam memperbarui pengetahuan perpajakan. Anggap saja setiap postingan pada blog ini sebagai catatan kami. Selengkapnya bisa cek "About" di bagian atas blog ini.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

10 komentar:

  1. Imam2 November 2015 at 21:15

    Terima kasih infonya sangat membantu sekali. Sukses buat penulis dan institusinya. Salam..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Catatan Ekstens3 November 2015 at 17:23

      sama-sama pak, semoga sukses juga buat anda...

      Delete
  2. Unknown3 November 2015 at 08:47

    per-37/pj/2015 nya boleh di share ga ya?? saya ingin baca terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Catatan Ekstens3 November 2015 at 17:52

      silakan, link download Per-37/PJ/2015 sudah tersedia

      Delete
  3. Is-One-Die16 December 2015 at 16:15

    numpang nanya..
    Bagaimana dengan mekanisme kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) nya?
    wajib lapor atau tidak?
    kalau wajib lapor, di point "Urain" yang mana? di aplikasi e-SPT nya tidak bisa entry kode KAP/KJS..
    haturnuhoouuun..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Catatan Ekstens17 December 2015 at 09:29

      tidak dilaporkan di SPT Masa, tapi di SPT tahunan

      Delete
  4. Aretha25 August 2016 at 12:39

    Tolong tanya pak,
    Saya tenaga kerja yg sudah puluhan tahun bekerja di luar negeri... gaji saya tabung utk membeli rumah di Indonesia th 2010, sejak saat itu saya punya NPWP namun tak pernah lapor SPT. rumah diurus oleh family di Indonesia, kdg rmh kosong saja, kdg di kontrakkan...Tahun 2015 rumah dikontrak oleh kantor dan saya membayar pajak 10% namun tidak juga lapor SPT.... Sewaktu bayar pajak tsb mengapa ada tulisan Kurang Bayar di bukti setornya.
    Pertanyaan : Kurang bayar apa nya ?? Apakah krn saya tidak pernah lapor SPT ( karena tinggal di luar negeri puluhan tahun ) atau Kurang bayarnya karena rumah sempat dikontrakkan ( sebelumnya "mungkin" oleh family dan tak bayar pajak) ?
    Tolong di bantu : apa yg harus saya lakukan pada waktu saya akan lapor Spt 2015 di tahun ini.
    Terima kasih atas bantuannya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Catatan Ekstens30 August 2016 at 07:48

      Kurang Bayar di bukti setor? status kurang bayar biasanya di SPT (surat pemberitahuan/laporan pajak) anda.

      PPh atas rumah yang disewakan itu bersifat final, 10% dari nilai kontrak yang dibayarkan konsumen, sehingga status kurang bayar tidak ada, kecuali ada penghasilan lain yang belum dibayarkan (misalnya penghasilan luar negeri yang dimasukkan dalam SPT tahunan dan setelah dihitung dan diperhitungkan dengan kredit pajak anda berdasarkan perjanjian dua negara ternyata ada pajak yang kurang dibayar).

      Jika anda sudah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, maka secara subyektif, anda bukan lagi Wajib Pajak. Anda dapat mengajukan Non Efektif.

      sebaiknya berkonsultasi langsung dengan AR anda.

      Delete
  5. Made wismantara13 September 2016 at 08:27

    Pak numpang tanya apakah maksud dari bunyi ayat (4) pasal 1 PMK No. 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015
    "Nilai Aktiva Tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah, paling lambat, tanggal ;"
    Kalau saya tangkap sepertinya WP disuruh revaluasi kembali asetnya dari revaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya atau gimana?, mohon penjelasan


    Salam

    Wismantara

    ReplyDelete
    Replies
    1. Catatan Ekstens26 September 2016 at 10:10

      untuk pengajuan revaluasi aktiva tetap berdasarkan PMK-191/PMK.010/2015,

      bagi wajib pajak yang penilaiannya belum dilakukan oleh KJPP, boleh mengajukan dulu permohonannya berdasarkan perkiraan nilai revaluasi aktiva tetap yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak.

      selanjutnya, Wajib Pajak melakukan revaluasi aktiva tetap bersama Kantor Jasa Penilai Publik atau ahli Penilai setelah permohonannya diterima KPP.

      Jika terdapat kurang bayar, maka Wajib Pajak melunasi kekurangan bayar tersebut. lebih jelas silakan dibaca kembali poin b pada artikel diatas.

      Delete

Setiap komentar akan ditinjau terlebih dahulu. Pemilik blog berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus comment yang disampaikan oleh pembaca. Anda disarankan untuk memahami persyaratan yang ditetapkan pemilik blog ini. Jika tidak menyetujuinya, Anda disarankan untuk tidak menggunakan situs ini. Cek "disclaimer" untuk selengkapnya

Subscribe to: Post Comments ( Atom )