Lapor SPT

Syarat Pengajuan Izin Riset di DJP

Pengajuan Izin Riset di DJP 

Catatan Ekstens - Tulisan ini buat teman-teman yang masih bingung dan sedang mencari informasi bagaimana caranya bisa melakukan penelitian atau riset di kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sekitar 8 tahun lalu, DJP mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran yang di tetapkan di Jakarta tanggal 25 April 2012 ini sebenarnya mengatur ke internal DJP saat menerima permohonan izin penelitian dari pihak eksternal DJP.

Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan penelitian (riset) dan Praktik Kerja Lapangan itu?

Penelitian (riset) adalah suatu usaha ilmiah yang dilaksanakan secara metodologis dan sistematis untuk menemukan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran suatu teori, anggapan atau hipotesa, memecahkan masalah dan mencari penerapan praktis yang meliputi kegiatan pendataan, survei, sensus, studi kelayakan, studi eksploratif, preliminary survey, dan inventarisasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis dengan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau siswa sekolah sebagai wahana praktik dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah sebagai wujud pelaksanaan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Nah, bagi teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi atau yang membutuhkan data perpajakan untuk penelitiannya, atau yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan di DJP,  teman-teman harus mengetahui 7 (tujuh) hal penting untuk dapat surat izin penelitan di DJP, sebagai berikut:

1. Siapa saja yang bisa mengajukan izin penelitian (riset) di DJP?
Permohona pengajuan untuk melaksanakan riset dapat dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat, dan Badan/Lembaga penelitian.

2. Apa saja syarat-syarat permohonan izin riset di DJP?
  • Surat Keterangan dari Instansi/Universitas
  • Proposal / outline penelitian
  • Surat Pernyataan kesediaan menyampaikan hasil riset (form bisa diunduh di sini)
  • Pedoman Wawancara (khusus permohonan wawancara)
  • Kuisioner (khusus penyebaran kuisioner)
  • Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pemberian izin riset tetap diberikan dengan ketentuan untuk wawancara, penyebaran kuesioner/survei dan penyediaan data hanya dapat diberikan secara daring.

3. Kemana permohonan izin riset diajukan?

a. Pengajuan riset untuk jenjang sampai dengan Stratat-1 (S1) bisa diajukan ke :

  • Direktorat P2Humas untuk perizinan riset yang dilakukan di Kantor Pusat DJP;
  • Kanwil DJP untuk perizinan riset yang dilakukan di Kanwil DJP atau KPP di wilayah kerja Kanwil DJP tersebut
  • PPDDP untuk perizinan riset yang dilakukan di PPDDP

b. Pengajuan riset untuk Strata 2 (S2), Strata 3 (S3) dan Badan/Lembaga dapat diajukan ke Direktorat P2Humas

4. Apa saja ketentuan riset yang dilakukan di DJP?
  • Riset yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang dipelajari pada jurusan/program studi di sekolah atau perguruan tinggi
  • Materi riset bermanfaat dan sejalan dengan program DJP
  • Ringkasan hasil riset dikirimkan ke email perpustakaan.pajak@gmail.com dan/atau perpustakaan@pajak.go.id

5. Berapa lama masa berlakunya surat izin riset di DJP?

Masa berlakunya izin riset adalah 6 bulan sejak dikeluarkan surat izin riset. Surat izin riset yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama 3 bulan dengan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis. Surat perpanjangan diajukan paling lama 7 hari sebelum masa berlaku izin riset berakhir.

6. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan izin riset ini?
  • Pemohon menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan secara langsung, atau melalui jasa pengiriman ke Kantor Pusat DJP atau unit vertikal DJP yang berwenang untuk mengeluarkan izin riset;
  • Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, permohonan segera diproses;
  • Surat jawaban atas permohonan izin riset yang telah diajukan akan dikirimkan melalui email pemohon;
  • Batas waktu pemrosesan berkas terhitung tujuh hari kerja setelah memperoleh jawaban konfirmasi dari unit kerja lokasi riset;
  • Permohonan bisa juga diajukan melalui email dengan melampirkan formulir yang telah disediakan.

7. Masih bingung, mau nanya-nanya ke siapa? 

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung sebagai berikut :

A. Kantor Pusat DJP

Sdri. Zipora [0856 1880 315]
Telp: (+62) 21 - 525 0208 ekstensi 51601
riset@pajak.go.id
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, Hubungan Masyarakat
Gedung Mar’ie Muhammad Lantai 16, Kantor Pusat DJP
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, 12190

B. Kanwil DJP
  1. Kanwil DJP Aceh / Wendi Tahtadi [082217450042]
  2. Kanwil DJP Sumatera Utara I / Tendi [082284733232]
  3. Kanwil DJP Sumatera Utara II / Sepryanti Debora Sinaga [082161758957]
  4. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Maria Meilissa [0853-8073-0820]
  5. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung / Nanda Saputra [081578223333]
  6. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi / Randa Prawira [082279236787]
  7. Kanwil DJP Riau / Muhammad Arief [081365347573]
  8. Kanwil DJP Kepulauan Riau / Devi Adelia Simanjuntak [081262470323]
  9. Kanwil DJP Jakarta Pusat / Akmal Fawzi [087782088059]
  10. Kanwil DJP Jakarta Barat / Andi Mochamad Rizki [085772550055]
  11. Kanwil DJP Jakarta Selatan I / Siti Mahmudah [08170265266]
  12. Kanwil DJP Jakarta Timur / Didin Jalaludin [087777361396]
  13. Kanwil DJP Jakarta Utara / Liza [0816107533]
  14. Kanwil DJP Jakarta Selatan II / Pinurba [085156275154]
  15. Kanwil DJP Banten / Nadia Firdausi [082242583240]
  16. Kanwil DJP Jawa Barat I / Muhammad Taufik Setiawan [081910107065]
  17. Kanwil DJP Jawa Barat II / Indry Handayani [085694404425]
  18. Kanwil DJP Jawa Barat III / Tri Julian Gustoro [085797418180]
  19. Kanwil DJP Jawa Tengah I / Raka Eppy M [085726813240]
  20. Kanwil DJP Jawa Tengah II / Mukhamad Wisnu Nagoro [08992500200]
  21. Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta / V. Chandra Sumirsa [088806878361]
  22. Kanwil DJP Jawa Timur I / Antoni Eka [081336130208]
  23. Kanwil DJP Jawa Timur II / Erric Mahendra [081357374351]
  24. Kanwil DJP Jawa Timur III / Dwi Ratih Halifatul Akbar [081803839189]
  25. Kanwil DJP Kalimantan Barat / Andi Septiaji [085311023087]
  26. Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah / Violla Febriani [085727664996]
  27. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara / Yudha Putra [081213908023]
  28. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara / Dhanar Prasetyo D. P. [081356781413]
  29. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Muhammad Rangga Naufal [0822-9738-5005]
  30. Kanwil DJP Bali / Arief Satya Dharmawan [085354340189]
  31. Kanwil DJP Nusa Tenggara / N Agus Adyatma Narwadi [082237716007]
  32. Kanwil DJP Papua dan Maluku / Grocentis D. Moa Maro (Goten) [081236229617]
  33. Kanwil DJP Jakarta Khusus / Ridho Damara [081368969818]
  34. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar / Dito Laksmana Putra [082297294631]

C. Daftar email selengkapnya bisa di cek tautan berikut https://www.pajak.go.id/unit-kerja


Semoga tulisan ini bisa membantu teman-teman semua ya. Jangan sungkan untuk membagikannya ke teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi ini. 

Good luck buat yang mau ambil penelitian di unit kerja DJP (Kantor Pusat, Kanwil, maupun KPP) di seluruh Indonesia. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan baik dan lancar. Aamiin. (HP)


Unduh formulir
  1. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan hasil riset
  2. Lembar persetujuan menjadi lokasi penelitian

Share on Google Plus

About Catatan Ekstens

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a comment

Setiap komentar akan ditinjau terlebih dahulu. Pemilik blog berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus comment yang disampaikan oleh pembaca. Anda disarankan untuk memahami persyaratan yang ditetapkan pemilik blog ini. Jika tidak menyetujuinya, Anda disarankan untuk tidak menggunakan situs ini. Cek "disclaimer" untuk selengkapnya