Intel Pajak Kumpul di Bandung Gelar Rakornas

Catatan Ekstens - Menyadari pentingnya intelijen perpajakan bagi tersedianya data dan informasi yang akurat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intelijen Perpajakan di Bandung yang dimulai pada 18 Agustus 2015 hingga tanggal 21 Agustus 2015.

Rapat ini dihadiri oleh personil intelijen Ditjen Pajak dari seluruh Indonesia di mana setelah perubahan struktur organisasi intelijen yang semula hanya berada di Kantor Pusat Ditjen Pajak saat ini personil intelijen pajak sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan intelijen perpajakan yang sebelumnya sudah terbentuk tetapi hanya berada di kantor pusat, perannya akan lebih diefektifkan dan akan disebar ke seluruh kantor wilayah.

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito

“Intelijen ini sangat penting terutama untuk memperoleh data intelijen, karena sistem pajak kita itu self-assessment, perlu data pembanding. Di sini intelijen berperan untuk mencari data, baik itu data konkret maupun data indikasi. Pengawasan dan intelijen adalah pelaksanaan tugas Ditjen Pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan masyarakat telah dilaksanakan dengan jujur dan benar.” katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intelijen Perpajakan di Bandung, Selasa (18/8/2015).

Rakornas ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi intelijen perpajakan demi memperoleh data dan informasi bagi keperluan pembinaan Wajib Pajak, baik yang dilakukan secara persuasif oleh Account Representatives dan dalam kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. 

Kegiatan intelijen perpajakan juga menyasar pada penyediaan data dan/atau informasi Wajib Pajak yang terdaftar maupun belum terdaftar, termasuk mengungkap praktek-praktek ekonomi yang tidak tercatat secara formal (legal reported, legal unreported dan illegal activity) yang dilakukan untuk menghindari pajak.

Tahun 2015 telah ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. Ditjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak-nya. Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas perpajakan ini yang hanya berlaku hingga 31 Desember 2015.

Setelah Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 berakhir, pada tahun 2016 Ditjen Pajak akan menggalakkan penegakan hukum dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan termasuk dari kegiatan intelijen dan pengawasan.

#PajakMilikBersama

artikel terkait penghapusan sanksi pajak : 

Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak

Sumber: siaran pers Direktorat Jenderal Pajak

About Catatan Ekstens

Catatan Ekstens adalah blog pajak yang menjadi media kami dalam memperbarui pengetahuan perpajakan. Anggap saja setiap postingan pada blog ini sebagai catatan kami. Selengkapnya bisa cek "About" di bagian atas blog ini.